PADANGPANJANG, AjarDetik.com -- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bukittinggi Khairil Indra bersama dengan Penjabat (Pj) Wali Kota Sonny Budaya Putra secara bersamaan menekan layar tablet sebagai tanda Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran unit instansi vertikal Kemenerian/Lembaga dan unit kerja pengelola dana TKD di Kota Padang Panjang. Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD Digital ini dilaksanakan di Aula Lantai III Gedung Balaikota Padang Panjang.
Khairil indra selaku kepala KPPN Bukittinggi dalam sambutannnya mengatakan, hari penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD TA 2024 merupakan hari pertama pelaksanaan APBN di wilayah Kota Padang Panjang. “Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD 2024 di hari ini menjadi pemicu kepada seluruh unit kerja baik Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah untuk segera melakukan gerak cepat, segera merancang kegiatan sehingga di awal tahun anggaran 2024 semua kegiatan segera dapat dilaksanakan” kata Indra.
Indra berharap pelaksanaan APBN 2024 sejak awal tahun berjalan dengan secara baik, efektif, tepat waktu dan tepat guna, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan secara langsung dan maksimal oleh masyarakat.
Indra juga menyampaikan bahwa saat ini KPPN Bukittinggi tidak hanya bertindak selaku bendahara negara, namun juga menjadi financial advisor bagi pemerintah daerah di wilayah kerjanya. “pelaksanaan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dijembatani oleh KPPN sepenuhnya. KPPN, Satuan Kerja Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga, dan Pemda wajib bersinergi dengan baik dan saling bekerjasama guna mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat,” demikian menurut Indra. Indra menegaskan bahwa KPPN Bukittinggi siap menjadi patner yang baik bagi pemerintah daerah dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan.
Selain sinergi antar, Indra juga menyoroti kemandirian fiskal pemerintah daerah di wiayah kerja KPPN Bukittinggi. Indra berharap, pemda dapat menguatkan keuangan daerahnya sehingga tidak mengalami kesulitan keuangan karena bergantung dengan transfer daerah. “Pemda dapat memanfaatkan kanal-kanal alternatif dari pemerintah yang dapat mendukung pembiayaan keuangan daerah, kanal-kanal ini akan membantu pelaksanaan program kerja pemerintah daerah sehingga pemda tidak hanya bergantung pada dana dari APBN saja” demikian jelas Indra.
Kanal pembiayaan yang dimaksud oleh Indra adalah program pemerintah melalui Kementerian Keuangan berupa 8 Special Mission Vehicles (SMV) Kemenkeu yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). SMV yang berbentuk BLU antara lain: Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Sedangkan SMV Kemenkeu yang berbentuk BUMN antara lain: PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), PT Sarana Multigriya Financial (Persero), PT Geo DIPA Energi (Persero), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank). Indra menyarankan agar pemerintah daerah memaksimalkan pembiayaan yang dihadirkan oleh SMV sebagai pilihan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program/kegiatan yang vital selain pembiayaan menggunakan dana DIPA.
Sementara itu, Pj Walikota Padang Panjang, Sonny Budaya menyampaikan pesan kepada setiap Organisasi Perangkar Daerah (OPD) untuk kreatif berinovasi dalam memanfaatkan Alokasi TKD yang sudah dianggarkan. “Pembaharuan atau inovasi akan menghasilkan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Layanan yang lebih baik akan memudahkan dan memepercepat terwujudnya tujuan program-program pemerintah pusat dan daerah, itu juga membuat pemerintah daerah mmeperoleh ganjaran reward dari pemerintah pusat” demikian pesan Sonny. Seperti yang diketahui, Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kota Padang Panjang mendapat dana tambahan atau Insentif Fiskal dikarenakan mampu mengendalikan inflasi Daerah.
Sonny juga menyampaikan bahwa KPPN Bukittinggi, unit kerja instansi vertikal, serta pemerintah kota padang Panjang harus senatiasa bersinergi dengan baik. Hal ini akan memaksimalkan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan lebih efektif dan efisien, da Sobby juga berharap dengan DIPA dan TKD TA 2024, Padang Panjang akan menjadi daerah yang unggul dan sejahtera.
Pada tahun anggaran 20204, Kota Padang Panjang memperoleh pagu TKD dengan bilai total sebesar Rp460,22 Miliar dengan detail yakni DBH sebesar Rp8,11 Miliar, DAU sebesar Rp376,23 Miliar, DAK sebesar Rp59,55 Miliar, Rp16,32 Miliar
Selain kegiatan penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD, KPPN Bukittinggi juga menganugerahkan sebanyak 3 (tiga) penghargaan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang. Didampingi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Padang Panjang Winarno, Sonny Budaya menerima penyerahan Penghargaan Terhadap Upaya Penurunan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023, Apresiasi Penyelesaian Rekonsiliasi Pajak Pusat Atas Belanja Daerah Periode Semester I Tahun 2023 serta Penghargaan Atas Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Dengan Kinerja Koperasi Terbaik Di Provinsi Sumbar 2023.(INDRA)
