Kepala KPPN Bukittinggi.
BUKITTINGGI, AjarDetik.com -- Menuju periode pengelolaan anggaran triwulan IV 2023, KPPN Bukittinggi telah melaksanakan pengelolaan APBN untuk periode triwulan III 2023. Sesuai dengan tema APBN 2023 yaitu "Optimis dan Tetap Waspada", kinerja APBN dan kondisi perekonomian nasional sampai dengan akhir bulan September 2023 berada dalam jalur positif dan solid. Kondisi perekonomian nasional yang berada dalam jalur positif dan solid berdampak pada realisasi APBN
Kepala KPPN Bukittinggi Khairil Indra mengatakan, untuk 6 wilayah yang dikelola KPPN Bukittingi, total anggarannya Rp6,7 triliun. Realisasi belanja sampai dengan periode 30 September 2023 sebesar Rp4,821 triliun atau sebesar 71,56% dari total pagu yang ada. “Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,76% dibanding bulan lalu yang mencapai 64,8%. Kenaikan ini turun dibandingkan periode sebelumnya, dimana kenaikan realisasi dari bulan sebelumnya mencapai 8,9%,” jelasnya, kepada AjarDetik.com, Senin (30/10/2023) di Bukittinggi.
Enam wilayah kerja KPPN Bukittinggi tersebut adalah Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Padangpanjang, dan Kota Payakumbuh.
Khairil Indra menjelaskan, dari sisi belanja pemerintah pusat, sama halnya bulan Agustus, realisasi APBN paling tinggi berasal dari belanja pegawai yang mencapai Rp708,6 miliar atau 72,75% dari pagu yang ada, naik sebesar 6,98% dibanding realisasi bulan Agustus 2023. Untuk belanja barang telah terealisasi sebesar Rp419,8 miliar atau 62,68% dari pagu sebesar Rp669,7 miliar. Belanja modal sudah terealisasi sebesar Rp51,4 miliar atau sebesar 32,99% dari total pagu. Sedangkan belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp17,9 miliar atau 83,95%, dari pagu sebesar Rp21,298 miliar.
Dari sisi belanja transfer ke daerah secara keseluruhan telah terealisasi sebesar 73,70% atau sebesar Rp3.624 triliun, dengan rincian realisasi sebagai berikut:
1. Dana bagi hasil sebesar Rp38,463 miliar (48,9%)
2. Dana Alokasi Umum sebesar Rp2.600,12 miliar (77%)
3. Dana Alokasi Khusus Rp728 miliar (67,5%)
4. Dana Desa Rp189,34 miliar (79,67%)
5. Dana Insentif Fiskal Rp67,89 miliar (82,3%)
Menurut Kepala KPPN Bukittinggi itu, pertumubuhan realisasi belanja pada tahun anggran 2023 mengalami peningkatan yang kecil dari tahun 2022 dan diharapkan tidak terjadi penumpukan realisasi pada akhir tahun 2023 dengan simplifikasi proses bisnis yang semakin disempurnakan.
Jumlah pagu TKD ditahun 2023 meningkat signifikan dikarenakan pada tahun 2022, selain menyalurkan DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa, KPPN Bukittinggi juga menyalurkan DAU, DBH, dan Insetif Fiskal. Hingga akhir bulan September 2023, seluruh penyaluran telah dilaksanakan dengan baik sebelum jatuh tempo penyaluran yang telah ditetapkan.
Untuk memaksimalkan realisasi belanja modal sebagai porsi realisiasi paling kecil pada periode bulan Oktober 2023, KPPN Bukittinggi menghimbau kepada seluruh satker segera melaksanakan proses pelelangan pekerjaan, menyampaikan dan mendaftarkan data kontrak ke KPPN. Seluruh satuan kerja juga diminta untuk tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang telah selesai pekerjaannya, khususnya untuk kontrak yang telah jatuh tempo termin pembayarannya.
Terhadap kendala internal pengelolaan anggaran dan perbendaharaan pada satuan kerja, KPPN Bukittinggi selalu terbuka untuk layanan konsultasi, edukasi dan komunikasi. Saluran komunikasi secara daring dan non tatap muka telah disediakan sebagai sarana konsultasi dua arah bagi satuan kerja agar pekerjaan bisa dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.
Langkah-langkah yang telah diambil sesuai dengan kebijakan yang berlaku, diharapkan dapat mempercepat realisasi penyerapan belanja sehingga dapat memberikan benefit dalam perkeonomian baik tingkat regional maupun nasional, serta menunjang pembangunan sesuai dengan program pemerintah.
Untuk menjaga integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi layanannya baik sebagai Treasurer, Regional Economist, maupun Financial Advisory, KPPN Bukittinggi berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, tidak memungut biaya apa pun alias gratis serta menolak segala bentuk gratifikasi.(YURNALDI)