LUBUK SIKAPING,
AjarDetik.com -- Untuk memberdayakan UMKM perlu sinergi semua pihak. Dengan pendekatan pentahelik dan akademis, kendala yang membuat UMKM tersendat dan lambat perkembangannya bisa diatasi. Basamo mangko manjadi.
Demikian dikatakan Kepala KPPN Bukittinggi yang sekaligus merangkap Plt Kepala KPPN Lubuk Sikaping Khairil Indra, kepada AjarDetik.com, Kamis (7/12/2023). "Untuk mewujudkan itu, KPPN Lubuk Sikaping telah menggelar kegiatan Sinergi Pemberdayaan UMKM dan Pelatihan Kewirausahaan yang dilaksanakan di Gedung Syamsiar Thaiib, Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Pasaman.
"KPPN Lubuk Sikaping menjadi promotor dalam kegiatan Sinergi Pemberdayaan UMKM dan Pelatihan Kewirausahaan dengan melibatkan berbagai pihak antara lain Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Bank Nagari Cabang LubukSikaping, BPJS Ketenagakerjaan LubukSikaping, Kantor Pegadaian Bukittinggi," kata Khairil Indra.
Plt Kepala KPPN Lubuk Sikaping itu menjelaskan, kegiatan yang digelar 16 Noverber 2023 lalu itu menyasar 100 pelaku UMKM di Pasaman dan 100 pelaku UMKM di Pasaman Barat.Kegiatan ini di buka langsung oleh Bupati Pasaman, Bapak Sabar, AS dan dihadiri sejumlah pejabat OPD, Camat, dan Wali Nagari lingkup Kabupaten Pasaman.
Bupati Pasaman Barat ketika membuka kegiatan menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan Sinergi Pemberdayaan UMKM tersebut. Beliau menyampaikan bahwa pemberdayaan UMKM perlu menggunakan pendekatan pentahelik (keterlibatan berbagai pihak lintas instansi) maupun akademisi dan dunia usaha. Karena jumlah pelaku UMKM sangat banyak dan memiliki kendala masing-masing, baik dari sisi permodalan, dari sisi SDM, dari sisi pendampingan, dan pengembangan kapasitas usaha.
Menurut Khairil Indra, kegiatan dengan tagline "Basamo Mangko Manjadi", Sinergi Pemberdayaan UMKM ini terlaksana karena mendapat dukungan dari semua pihak.Sinergi Pemberdayaan UMKM dan Pelatihan Kewirausahaan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Kemenkeu Satu Sumbar melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembiayaan Ultra Mikro (Umi) dan Launching Literasi Umi-Ambo (Ultra Mikro-Amanah Melayani Berakhlak Optimis) di Gedung Maharajo Dirajo, Batusangkar kepada para peserta dari BUMNag dan Koperasi yang ada di Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 26 Juli yang lalu.
"Kegiatan ini merupakan bentuk nyata untuk mengenalkan pembiayaan ultra mikro kepada pelaku UMKM di Sumatera Barat. Kegiatan turunan dari Pembiayaan UMi dan Launching Literasi Umi-Ambo yang telah dilakukan pada pertemuan terdahulu, saat ini diwujudkan dalam bentukSinergi Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pasaman," jelasnya.
Terdapat beberapa poin penting yang disampaikan oleh Kepala KPPN Lubuk Sikaping kepada Bupat iPasaman. Pertama terkait KPPN sebagai representasi Kementerian Keuangan di Daerah tidak hanya menjalankan fungsi sebagai kasir (Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah). KPPN juga menjalankan fungsi Financial Advisor (konsultan keuangan) terkait dengan Pengelolaan Transfer ke Daerah, Pengelolaan APBD, dan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu SDM di KPPN diminta untuk dapat memotret permasalahan fiskal di daerah sebagai akibat dari penerapan aturan baru / kebijakan baru yang telah disusun oleh Pemerintah Pusat.
Kedua Terdapat juga 8 Special Mission Vehicles (SMV) Kemenkeu yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). SMV yang berbentuk BLU antara lain : Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Sedangkan SMV Kemenkeu yang berbentuk BUMN antara lain : PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), PT Sarana Multigriya Financial (Persero), PT Geo DIPA Energi (Persero), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank). 8 SMV Kemenkeu tersebut dapat menjadikan allternatif dalam mendukung pembiayaan keuangan daerah dan membantu pelaksanaan program kerja pemerintah daerah.
Ketiga Kepala KPPN juga menyampaikan bahwa tugas KPPN tidak hanya sebagai kasir, tetapi lebih luas lagi karena menjalankan fungsi Regional Chief Economist (RCE) untuk mendeliver kebijakan Kemenkeu dan mengcapture konstelasi Keuangan Daerah. Selain sebagai RCE, KPPN juga menjalankan fungsi Pengelola Fiskal di Daerah, Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah, dan Fungsi Treasurer yaitu menyalurkan dana APBN, mengendalikan tata kelola pelaksanaan anggaran di daerah yang efektif dan efisien.
Keempat, KPPN juga melaksanakan kegiatan yang bersifat beyond normatif function terkait Sinergi Pemberdayaan UMKM dalam wilayah kerja KPPN Lubuk Sikaping. Kegiatan Pemberdayaan UMKM ini bertujuan untuk mendorong UMKM Naik Kelas.Semua UMKM yang hadir baik sebagai peserta pelatihan maupun yang datang untuk mengurus NIB akan didaftarkan menjadi UMKM Binaan KPPN Lubuk Sikaping. Data UMKM Binaan tersebut akan digunakan sebagai dasar pembinaan selanjutnya terkait program pemberdayaan UMKM yang tepat untuk dilaksanakan di masa mendatang.
Para pelaku UMKM yang hadir di Gedung Syamsiar Thaib mendapatkan banyak manfaat dari keikutsertaan dalam kegiatan Sinergi Pemberdayaan UMKM dan Pelatihan Kewirausahaan pada tanggal 16 November 2023 ini. Pihak Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping melakukan edukasi terkait Kredit Usaha Rakyat untuk permodalan pelaku UMKM baik yang jenisnya KUR Supermikro dan KUR Mikro. Para pelaku UMKM dapat mengajukan pinjaman modal kepada Bank Nagari LubukSikaping. Kemudian Pihak BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan edukasi terkaitJ aminan Keselamatan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Edukasi terkait JKK dan JKM disampaikan langsung oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pasaman, M Yasir Ginting. Pada sesi terakhir, disampaikan materi terkait permodalan UMKM dari pegadaian Bukittinggi. Edukasi ini disampaikan langsung oleh Manager Non Gadai Pegadaian Bukittinggi, Sahril Rakhman.
Dukungan dari pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat terkait kegiatan Sinergi Pemberdayaan UMKM dan Pelatihan Kewirausahaan adalah hadirnya Mobil Klinik KUMKM Sumatera Barat.Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Kabid Pemberdayaan UMKM, Bu Hilma Damanhuri Djalil menjelaskan bahwa kehadiran mobil klinik KUMKM akan sangat membantu para pelaku UMKM dalam mengurus perizinan UMKM sekaligus sebagai klinik pemecahan masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Selain mendapat legitimasi hukum, pelaku UMKM yang memiliki izin usaha akan lebih dipercaya konsumen, mengakses permodalan dengan lebih mudah, kesempatan bermitra yang lebih luas dan didukung oleh pemerintah.Sengaja mobi lklinik KUMKM ini didatangkan dari Provinsi Sumatera Barat ke Lubuk Sikaping untuk jemput bola memfasilitasi pengurusan izin (NIB) bagi para pelaku UMKM di Pasaman dan Pasaman Barat. (INDRA)