BUKITTINGGI, AjarDetik.com -- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sumatera Barat selaku Financial Advisor bagi Pemerintah Daerah, Kamis (13/6/2023) di Aula KPPN Bukittinggi, mengadakan kegiatan Focused Group Discussion (FGD) dalam rangka percepatan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) pada Semester II Tahun 2023, serta peningkatan kualitas LKPD dalam mempertahankan capaian opini WTP BPK.
FGD yang menghadirkan Tom Prayitno, Pemeriksa Ahli Madya BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat itu dibuka Kepala Kanwil DJPb Sumatera Barat, Ibu Syukriah HG. Dalam keynote speech-nya, Kepala Kanwil DJPb Sumatera Barat menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Kota Bukittinggi yang telah berhasil mempertahankan capaian opini WTP selama 10 kali berturut-turut sampai dengan tahun anggaran 2022 dan juga kepada seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat yang telah berhasil mencapai opini WTP untuk LKPD Tahun 2022.
“Kabupaten Tanahdatar dan Kota Bukittinggi adalah dua daerah di Sumbar yang berhasil mempertahankan WTP selama 10 kali berturut-turut, sampai dengan tahun anggaran 2022. Daerah lain harus terus berusaha meraih WTP,” katanya.
Syukriah HG menjelaskan, capaian opini WTP tidak semata-mata ditentukan oleh penyajian laporan keuangan yang berkualitas, tetapi juga ditopang oleh efektivitas sistem pengendalian internal yang memadai, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Untuk dapat meningkatkan kualitas LKPD terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, memperkuat Sistem Pengendalian Internal (SPI), meningkatkan kapasitas SDM, Pro Aktif mengkonsultasikan permasalahan dengan pihak-pihak terkait, melaksanakan koreksi audited LK sebelumnya, dan menyiapkan data pendukung untuk menjelaskan permasakahan.
Capaian opini WTP atas LKPD 2022 di Sumatera Barat, lanjut Syukriah, tidak terlepas dari pelaksanaan anggaran di daerah baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Salah satu hal yang penting yang menjadi unsur dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah pengelolaan atas alokasi dana transfer ke daerah.
“Hal ini harus menjadi perhatian dan concern bersama baik, di pusat maupun di daerah, bagaimana melakukan percepatan penyaluran TKD. Khususnya untuk penyaluran DAK Fisik di Sumatera Barat, yang sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 baru terealisasi sebesar 13,82%. Sehingga penyaluran TKD tahun 2023 di Sumbar bisa maksimal tepat sasaran,” tegas Kepala Kanwil DJPb Sumbar itu .
Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan fungsinya sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor telah melakukan analisis atas rasio keuangan daerah Pemerintah daerah lingkup Provinsi Sumatera Barat berdasarkan LKPD Audited 2022. Dari analisis tersebut diketahui bahwa tingkat ketergantungan keuangan Pemerintah daerah terhadap bantuan Pemerintah pusat cukup tinggi. Hal ini menggambarkan kemampuan keuangan Pemda dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat.
Melalui kegiatan FGD ini, diharapkan dapat dicapai sebuah komitmen yang kuat dari seluruhpemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehing ga dapat menjadi modal yang sangat berharga bagi sinergi pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus bersinergi untuk bersama-sama mengawal percepatan penyaluran TKD dan kualitas LKPD seluruh entitas Pemerintah Daerah khususnya di Sumatera Barat dapat tetap terjaga, terus memperoleh dan mempertahankan opini WTP, dan berdampak nyata dalam mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang sejahtera, maju, adil dan makmur, sebagaimana yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. (Khairil Indra)
FGD yang diikuti serius para peserta itu ditutup oleh Kepala KPPN Bukittinggi Khairil Indra.